Perda Perlindungan Anak Jabar (artikel)



  


Pikiran
Rakyat, 13 Desember 2006r-valentina-sagala




Oleh R. VALENTINA SAGALA*)

Jawa Barat belum lama ini kembali ramai sehubungan dengan tayangan Smack Down yang
berujung pada kasus meninggal dunia dan luka-luka yang menimpa anak, mulai dari
di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, hingga Sukabumi ("PR", 28-29/11).
Di Cirebon, kasus serupa yang mengakibatkan seorang anak korban mengalami sakit
di pinggang dan perutnya akibat bantingan dan tindihan teman-temannya yang bertubuh
lebih besar juga mencuat (Kompas Jawa Barat, 2/12). Aktivitas Smack Down tidak hanya
diakses anak lewat tayangan televisi, namun lewat beredar secara bebasnya
VCD/DVD ("PR", 30/11) dan atribut, mulai dari kartu hingga kostum ala
Smack Down.
Berbagai kalangan pun mulai ramai mendiskusikan masalah anak. Jika Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), Komnas Perlindungan Anak, bahkan Menteri Pendidikan angkat
bicara, di Jawa Barat, tidak hanya KPID Jawa
Barat, masyarakat mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah, hingga Dinas
Pendidikan ikut ambil suara dalam masalah ini.
Namun tak banyak yang mengetahui bahwa Provinsi Jawa Barat belum lama ini telah
melahirkan peraturan daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006
tentang Perlindungan Anak. Sebuah perda yang diharapkan ampuh untuk menjawab
persoalan perlindungan anak di provinsi yang kita cintai ini.
Sebagai sebuah provinsi, dapat dikatakan Jawa Barat merupakan provinsi kedua di
Indonesia (setelah Jawa Timur) yang memiliki Perda Perlindungan Anak. UU Perlindungan
Anak sendiri baru dimiliki Indonesia empat tahun lalu dengan lahirnya UU RI No.
23 Tahun 2002. "Kemajuan" lahirnya perda ini dengan demikian patut
mendapatkan apresiasi sebagai sebuah langkah awal komitmen Jawa Barat untuk
mengedepankan upaya melindungi anak.
Seperti yang dimuat dalam perda ini, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan bagi
Jawa Barat dalam membentuk perda ini, yaitu: pertama, anak merupakan amanah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita
bangsa. Sebagai insan yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara
pada masa depan, anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik,
mental, maupun sosial.
Kedua, di Jawa Barat masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari
berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran. Ketiga, bahwa negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat13).
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan,
diskriminasi, dan ketelantaran demi terwujudnya anak Jawa Barat yang beriman
dan bertakwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 3).
Dalam konteks ini, Jawa Barat (seperti yang dimuat dalam bagian Penjelasan
pasal 3) bermaksud menyelaraskan upaya pencapaian perlindungan anak dengan visi
Jawa Barat yaitu dengan iman dan takwa sebagai provinsi termaju di Indonesia
dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010.
Hak anak
Perda Jawa Barat tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan
perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip dasar
Konvensi Hak Anak, di mana setiap anak berhak di antaranya: a) untuk dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan
keterlantaran; b) atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c) untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua; d) untuk
mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; e) memperoleh
pelayanan kesehatan; f) memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat
dan bakatnya; g) menyatakan dan didengar
pendapatnya; h) beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan
diri; i) memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam
peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.
Dalam kaitannya dengan perlindungan anak bagi anak usia sekolah, Perda ini juga
menegaskan bahwa pemerintah daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban
memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungananak bagi anak usia sekolah meliputi: mendapat perhatian dan kasih sayang dari
keluarga; mendapat bimbingan agama; mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan; mendapat pendidikan wajib
belajar 9 tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh
lingkungan yang ramah dan kondusif; program bea siswa; program anak asuh dan
bimbingan konseling; dan penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.


Pasal 29 perda ini menekankan bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga,
dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
anak. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : pertama, menghormati dan menjamin hak asasi setiap
anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; kedua, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; ketiga,
mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan keempat, menjamin anak untuk mempergunakan
haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak
(pasal 30).
Sementara itu, tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak di Jawa
Barat juga diatur dalam Pasal 31 Perda ini, di mana kewajiban dan tanggung jawab
masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan, tanggung jawab
keluarga dan orang tua terhadap perlindungan anak, untuk: melindungi, mengasuh,
memelihara dan mendidik anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
(pasal 32). Dalam hal perlindungan anak bagi anak usia sekolah, perda ini juga menegaskan bahwa setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak
usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
Kelahiran Perda Jawa Barat tentang Perlindungan Anak sesungguhnya dapat menjadi
alat untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita. Sosialisasi yang kurang
meluas mengenai perda ini sangatlah disayangkan.
Karena seperti yang dimuat dalam Bagian Umum Penjelasan Perda ini, "Meskipun
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban
dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak pihak yang akan merusak dan merampas
hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Jawa
Barat perlu lebih dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak.
Apalagi masa depan Jawa Barat bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi
memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif. Oleh
karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak
anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi
dan berkesinambungan baik unsure pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga
lain yang terkait dengan masalah anak." Sebuah niat yang tidak main-main.
Semoga saja.***  *)
Penulis,
aktivis perempuan dan pemerhati masalah anak.
Pendiri Institut Perempuan.

 
About these ads

Satu Tanggapan

  1. Salam kenal
    Marbun Bekasi

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: